Sebagai pemegang jabatan tinggi tingkat pratama di Satpol PP, Kasat Pol PP juga perlu menjaga hubungan yang baik dengan aparat penegak hukum setempat, dalam hal ini yakni Polda/Polres dan Kejaksaan. Koordinasi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan peraturan daerah secara yustisi.
Petugas Satpol PP meminta izin membuka sebentar supaya bisa lewat, tetapi malah terjadi masalah ini," ucapnya. Selain itu, Wali Kota Surabaya menyebut aksi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum buruh mencoreng nama baik daerah."Silakan demo tetapi gunakan cara santun, jangan bertindak seperti itu," ujar dia.
Menurut dia, penyelenggaraan Diklat Fungsional Keahlian ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.12. kewenangan satpol pp (ps. 255 ayat (2) uu 23/2014) melakukan tindakan penertiban non-yustisial thdp warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu trantibbum masyarakat melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga
.